Upaya dalam mencapai perdamaian konflik Maluku

Upaya dalam mencapai perdamaian konflik Maluku

Upaya yang dilakukan untuk mencapai perdamaian konflik Maluku oleh pemerintah antara lain dengan adanya Perjanjian damai Maluku di Malino (Malino II) serta dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam negeri Maluku yaitu berupa pela dan gandong.

  1. Perjanjian Damai Maluku Malino II

Pemerintah pusat memulai perundingan damai antara komunitas Kristen dan Muslim Maluku pada tahun 2002 dengan perjanjian perdamaian Malino II. Pengelolaan konflik pra Perjanjian Malino II sebagian bersifat reaktif. Dimana tidak ada strategi maupun perencanaan jangka panjang baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil. Alat pengelolaan konflik yang utama adalah pengiriman bantuan dan keamanan serta mengandalkan pada militer yang berasal dari luar Maluku. Perjanjian Malino II merupakan sebuah titik balik yang signifikan yang ditandai dengan pengalihan ke pendekatan pemulihan dan pembangunan. Isi dari perjanjian Malino II tersebuat antara lain sebagai berikut:

  1. Mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan.
  2. Menegakkan supermasi hukum secara adil dan tidak memihak. Oleh karena itu aparat harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.
  3. Menolak segala bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan.
  4. Sebagai bagian dari NKRI maka bagi semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat.
  5. Segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau laskar bersenjata tanpa ijin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjatanya atau dilucuti dan diambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang mengacaukan Maluku wajib meninggalkan Maluku.
  6. Untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus dan pengalihan agama secara paksa.
  7. Mengembalikan pengungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum konflik.
  8. Pemerintah akan membantu masyarakat merehabilitasi sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta perumahan rakyat agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu segala fasilitas TNI segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya.
  9. Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban seluruh wilayah dan masyarakat diharapkan adanya kekompakkan dan ketegasan untuk TNI/ Polri sesuai fungsi dan tugasnya. Sejalan dengan itu segala fasilitas TNI segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya.
  10. Untuk mejaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat, pemeluk agama Islam dan Kristen maka segala upaya dan usaha dakwah harus tetap menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lainn

 

Sumber :

https://phpmag.net/google-kembangkan-ai-agar-ponsel-tidak-diintip-orang/