Tempat Penyimpanan Disetujui Pemerintah Setempat

Tempat Penyimpanan Disetujui Pemerintah Setempat

Syarat ini wajar. Pemerintah setempat (camat, Kepala Desa) paling mengetahui tempat yang layak. Oleh karena itu, juru sita harus meminta pendapat pemerintah setempat, di manakah penyimpanan yang patut untuk menempatkan barang-barang tereksekusi. Bahkan bukan hanya memintakan pendapat, tetapi sedapat mungkin meminta persetujuan pemerintah setempat. Begitulah penafsiran yang tepat tentang penerapan penvimpanan barang dalam keadaan pihak tereksekusi tidak mcnunjuk tempat penyimpanan yang dikehendakinya.

  1. Memberi tahu Polisi atau Kepala Desa untuk Menjaga Pencurian Barang

Tindakan berikutnya yang perlu dilakukan juru sita ialah memberi tahu pihak polisi atau Kepala Desa agar menjaga keselamatan barang dari pencurian. Dengan demikian, hilangnya barang dari tempat penyimpanan beralih dari tanggung jawab juru sita (Pengadilan Negeri) ke pundak polisi atau Kepala Desa. Sehubungan dengan peralihan tanggung jawab keselamatan barang dari kehilangan, sebaiknya juru sita membuat berita acara penyerahan penjagaan barang yang dilampiri dengan berita acara pengosongan yang memuat inventarisasi barang-barang yang disimpan. Hal ini ditinjau dari segi administrasi yustisial dan segi landasan dasar pertanggungjawaban /pihak penjaga.

Selanjutnya mengenai pembongkaran, pada hakikatnya merupakan eksekusi riil yang tergolong kepada “pengosongan”, sekalipun terdapat perbedaan kualitatif yang sangat tipis. Perbedaan kualitalif antara pengosongan dengan pembongkaran hampir tidak kentara. Bahkan pada suatu kasus tertentu, pengosongan mengikuti pembongkaran. Misalnya pembongkaran sekaligus mengosongkan rumah yang terletak di atas tanah terperkara. Pokok eksekusinya pembongkaran, yang sekaligus dibarengi dengan pengosongan. Atau sebaliknya, pengosongan yang dibarengi dengan pembongkaran. Tanpa mengurangi kemungkinan yang saling berbarengan antara pengosongan dengan pembongkaran, yang sering dijumpai dalam konkreto ialah eksekusi mums pembongkaran atau eksekusi murni pengosongan. Namun pada lazimnya, pada tiap eksekusi pembongkaran hampir selamanya dibarengi dcngan pengosongan. Seperti pada contoh di atas, amar putusan menghukum pembongkaran rurnah dari atas tanah terperkara. Kebetulan rumah itu telah didiami pihak yang kalah (tereksekusi). Dalam kasus ini, baik secara teoretis maupun dari segi pelaksanaan tidak mungkin dilakukan pembongkaran sebelum dijalankan pengosongan. Atau berbarengan dengan pembongkaran serta-merta harus dilakukan pengosongan.

 

https://promo-honda.id/office-hd-presentations-full-apk/