Sistem pemerintahan

https://syifa.student.ittelkom-pwt.ac.id/deemo-apk/Sistem pemerintahan

Sebelum tahun 1900 sistem pemerintahan untuk daerah jajahan belanda masih bersifat sentralistik, dimana tidak ada partisipasi dari perangkat lokal dan semua diatur oleh pemerintahan pusat. Hal ini berkaitan erat dengan politik monopoli yang dijalankan belanda agar mendapat keuntungan yang besar dan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perlawanan. Agar belanda tidak kehilangan Indonesia karena kehilangan Indonesia berarti malapataka bagi belanda.
Perkembangan selanjutnya thn 1854 parlemen belanda berhak mengawasi pemerintahan didaerah jajan karena diawali dengan desentralisasi keuangan 1903 kemudian baru adanya pemerintahan baru 1922, berdasarkan UUD perubahan 1922 hindia belanda di bagi dalam provinsi dan wilayah (gewest)
a. Provinsi memiliki hak otonomi dan tiap provinsi dikepalai seorang gubernur. Ada 3 provinsi yaitu jawa barat (1926), jawa tengah (1929) dan jawa timur (1930)
b. Gewest (wilayah) yang tidak memiliki otonomi sampai thn 1938 hindia belanda terbagi menjadi 8 gewest yaitu : 3 provinsi dan gewest yaitu: kesultanan Yogyakarta, Surakarta, Sumatra, Kalimantan (borneo) dan timur besar yaitu sunda kecil, Sulawesi,Maluku dan irian barat. Untuk Surakarta dan Yogyakarta langsung diperintah oleh gubernemen.
Desentralisasi adalah pembagian wewenang dalam urusan pemerintahan. Untuk pelaksanaan desentralisasi maka belanda membutuhkan orang orang pribumi untuk menjalankan pemerintahan dan untuk melaksanakan pekerjaan administrasi. Belanda juga membutuhkan tenaga kesehatan, kehutanan, polisi, orang pribumi itulah yang malaksanakannya. Dan untuk dapat bekerja di pemerintahan maka mereka harus sekolah, dengan adanya desentralisasi menyebabkan adanya desentralisasi antara Negara induk dengan hindia belanda, antara pemerintah Batavia dengan daerah dan antara orang belanda dengan pribumi. Akibat adanya desentralisasi

sumber :

Deemo 3.3.2 Full Apk + Mod Unlocked + Data for android