Prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam perpajakan

  Prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam perpajakan

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan, pengabdian serta peran aktif warga dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan nasional untuk keamanan dan kesejahteraan bangsa dan Negara.

            Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak. Sebelem kita mengetahui apa saja prinsip-prinsipnya, hendaknya kita tahu arti dari pajak itu sendiri. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah di sepakati bersama, yakni penyelengara pemerintahan dan perwakilan rakyat sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa (imbalan) secara langsung. Pajak dipungut penguasa (pemerintah) berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (pembangunan nasional).

            Mansury menyatakan bahwa “ dari pengalaman ternyata apabila tidak setiap ketentuan rancangan undang-undang pada saat penyusunannya selalu di uji apakah sejalan tidaknya dengan tujuan dan asas yang harus dipegang teguh, ketentuan tersebut mudah sekali mengatur sesuatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan asas yang harus dipegang teguh”. Berikut ini akan dijelaskan beberapa prinsipatau asas yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak, yaitu antara lain:

  1. a)Equity/Equality (keadilan)

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sering kali menjadi pertimbangan penting yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Karena suatu sistem perpajakan akan berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Namun rasanya cukup sulit diharapkan terciptanya kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dari para wajib pajak. Seharusnya kita berkaca kepada negara-negara maju yang mempunyai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, dikarenakan mereka yakin bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah sudah adil.

  1. b)Asas Revenue Productivity

Merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah yang bersangkutan sering dianggap sebagai asas yang terpenting. Meskipun asas ini menyatakan bahwa jumlah pajak yang di pungut hendaklah memadai untuk keperluan menjalankan roda pemerintahan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus di perhatikan bahwa jumlah pajak yang di pungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

  1. c)Asas Ease of Administration

Asas ease administration merupakan gabungan dari asas certainty, convenience, efficiency, simplicity. Dengan demikian asas ease administration dapat di ilustrasikan sebagai berikut:

  • Asas certainty (kepastian)

Adanya kepastian, baik bagi petugas pajak ataupun pagi para wajib pajak dan seluruh masyarakat. Dengan kata lain, harus ada kepastian yang jelas dilihat dari subjek, objek, dasar pengenaan pajak, tarif, prosedur.

  • Asas convenience (kemudahan/kenyamanan)

Menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan/memudahkan” wajib pajak. Dengan kata lain, pajak dipungut pada saat yang tepat, penentuan jatuh tempo pembayaran pajak, sesuai prosedur pembayaran.

  • Asas efficiency (efisiensi)

asas efisiensi ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi fiskus dan dari sisi wajib pajak. Dari segi fiskus dikatakan efisien apabila biaya pemungutan pajak yang dilakukan lebih kecil daripada jumlah pajak, sedangkan dari segi wajib pajak dikatakan efisien apabila biaya yang dikeluarkan untuk perpajakan bisa seminimal mungkin.

  • Asas simplicity (kesederhanaan)

Asas ini menitikberatkan pada tingkat kesederhanaan dalam penghitungan pajak bagi wajib pajak. Yang mana pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Dengan kata lain, peraturannya tidak berbelit-belit dan mudah dilaksanakan.

  1. d)Asas Neutrality

Asas ini mengatakan bahwa pajak itu harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Dengan kata lain, pajak seharusnya tidak tidak memengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak memengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja.

            Dari beberapa asas atau prinsip yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui mengenai prinsip dalam pengenaan pajak, manfaat dan kemampuan dalam membayar, antara lain sebagai beriku

 

RECENT POSTS