Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

 Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara

Tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri

Pelanggaran hak adalah setiap perbuatan baik disengaja atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan / atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara yang dijamin oleh UU dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

 

Pengingkaran kewajiban adalah

Pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara
Contoh bentuk pelanggaran hak warga negara :

Proses penegakkan hukum yang belum optimal (pasal 27 ayat 1)
Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih cukup tinggi (pasal 27 ayat 2)
Kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan, KDRT, pemerkosaan masih terjadi (pasal 28A -28J)
Tindak kekerasan mengatasnamakan agama (pasal 29 ayat 2)
Angka putus sekolah yang cukup tinggi (pasal 31 ayat 1)
Pelanggaran hak cipta, peredaran VCD/DVD bajakan, software sistem operasi copian
Kasus Pengingkaran Kewajiban warga Negara

Contoh bentuk pengingkaran kewajiban warga negara :

Membuang sambah sembarangan
Melanggar aturan berlalulintas
Merusak fasilitas umum / negara
Tidak membayar pajak pada negara
Tidak berpartisifasi dalam usaha pertahanan dan keamanan
Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara :

adanya kelalaian dari pemerintah/negara atau oleh warga negara dalam pemenuhan hak warga negaranya, misalnya masih ada yang hidup terlantar, putus sekolah
tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara
rendahnya kesadaran hukum warga negara
sikap nasionalisme, patriotisme yang masih rendah Upaya pencegahan pelanggaran Hak dan pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Upaya pencegahan pelanggaran hak warga negara

 

Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang
Meningkatkan pelayanan publik
Badan-badan penegak hukum tidak boleh diskriminatif
Adanya kontrol dari masyarakat

Baca Juga :